Siaran Pers Kementerian Agama-Menteri Agama Fachrul Razi memastikan bahwa keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441 H/2020 M dibatalkan.Kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA)Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M,”tegas Menag dalam kesempatan telekonferensi dengan awak media di Jakarta.Selasa  (02/06).

“Sesuai amanat Undang-Undang selain mampu secara ekonomi dan fisil kesehatan,keselamatan dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan sejak dari embarkasi atau debarkasi dalam perjalanan dan juga saat di Arab Saudi,”sambungnya.

Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam.Pandemi Covod-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunai, termasuk Indonesia dan arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah.Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan.Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.

Kemenag telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa lalu.Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular,telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di masa puluhan ribu jemaah haji menjadi korban.Tahun 1814 misalnya saat terjadi wabah Thaun, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah apidemi,1892 mabah kolera,1987 wabah meningitis.Pada 1947,Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No.4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di masa Perang.

Selain soal keselamatan kebijakan diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441 H/2020 M.Akibatnya, Pemerintah tidak memilih cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan,pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah.Padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

“Waktu terus berjalan dan semakin mepet.Rencana awal kita,keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni.Artinya untuk persiapan terkait visa penerbangan dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi.Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan.Padahal akses layanan dari Saudi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mulai dibuka,”tuturnya.

“Jika jemaah haji dipaksakan berangkat ada resiko amat besar yaitu menyangkut keselamatan dan kesulitan ibadah.Meski dipaksakan pun tidak mungkin karena Arab Saudi tak kunjung membuka akses,” katanya lagi.

Pembatalan keberangkatan Jemaah ini berlalu untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI).Maksudnya pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah,baik reguler maupun khusus tapi termasuk juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau furada.

“Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh WNI,” ujar Menag.

“Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh WNI,”ujar Menag.

Dampak pembatalan

Seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah haji ini, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini akan menjadi jemaah haji 1442 H/2021 M.Setoran pelunasan Bipih yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan  Haj  (BPKH).

“Nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442 H/2021 M,”jelasnya.

“Setoran pelunasan Bipih juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji ,” sambungnya.

Bersamaan dengan terbitnya KMA ini lanjut Menag.Petugas Haji Daerah  (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahin ini dinyatakan batal.Bipih yang telah dibayarkan akan dikembalikan,”Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD pada haji tahun depan,”urai Menag.

Hal sama berlaku bagi pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini.Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini.Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan.KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.

“Semua paspor Jemaah Haji,petugas daerah,dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji 1441 H/2020 M akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing,”ucapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini.Untuk memudahkan akses informasi masyarakat selain Siskohat.Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.Kemenag juga tengah menyiaplam WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit, tapi inilah yang terbaik.Semoga ujian covid-19 inisegera usai,” pungkas Menag.

Humas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini