KBS—Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kankemenag Bangka Selatan H. Agus Sadimin, S.Ag., M.H. mengikuti dan menghadiri rapat teknis pembatalan penyelenggaraan haji dan umroh yang diselenggarakan oleh Direktorat Pelayanan Haji dan Negeri secara virtual pada Kamis (11/06/2020).

Menurut Informasi yang disampaikan oleh Kasi PHU Kepada Penyusun bahan informasi bahwa kegiatan ini diikuti oleh Direktur pelayanan haji dalam negeri (Diryanda), Kasi pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Provinsi dan Kasi PHU Kankemenag Kabupaten/Kota Se Indonesia.

Masih menurut Kasi PHU, pada kesempatan ini Direktur pelayanan haji dalam negeri Dr. H. Muhajirin Yunus, M.Pd.I. menjelaskan secara rinci terkait KMA nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M.

“terkait pembatalan haji kabupaten/kota harus mengkonfirmasi kepada Kasubdit pendaftaran dan pembatalan haji Kementerian Agama RI”, ujar Kasi Haji mengutip dari perkataan Direktur Pelayanan haji dalam negeri.

Direktur pelayanan haji dalam negeri menekankan bahwa dalam proses pembatalan haji reguler harus ada pengontrolan terhadap kepala seksi dan operator siskohatnya.

“untuk jamaah yang tidak melaksanakan penarikan dana Bipih, Bipih tersebut akan dikelola oleh BPKH bukan oleh Kementerian Agama, BPKH yang mengelola Bipih tersebut akan menyerahkan azaz manfaat Bipih yang dikelola BPKH tersebut 30 hari sebelumkeberangkatan haji 2021, tetapi itu hanya untuk bagi jamaah haji yang tertunda keberangkatannya pada tahun 2020 ini”, ujar H. Agus Sadimin seperti yang disampaikan Diryanda.

“sekarang ini, bagi calon jamaah haji yang telah meninggal ataupun mengalami sakit permanen, nomor porsinya bisa dilimpahkan kepada anggota keluarganya seperti ayah dan ibu kandung, anak serta saudara kandung tersebut”, terang Kasi Haji.

selanjut menurut kasi haji Bangka Selatan, Diryanda menerangkan bahwa berkas pengembalian pelunasan Bipih harus diemailkan kepada pihak Subdit pendaftaran dan pembatalan haji dan limit waktu yang diberikan untuk proses pengembalian Bipih ini adalah 9 hari saja.

Menurut Kasi PHU Basel, sesuai amanat dari KMA 494 Tahun 2020 dan ditegaskan oleh Direktur Pelayana haji dalam negeri bahwa Paspor CJH 2020 harus diserahkan kepada CJH beserta berita acara penyerahan paspor tersebut.

“bagi CJH tahun 2020 yang tertunda keberamgkatannya tahun ini, secara otomatis akan diberangkatan tahun 2021 nanti, untuk pelaksanaan pelunasan Bipih tahun 2021 nanti, diprioritaskan hanya untuk bagi CJH yang melakukan pengembalian Bipih tahun 2020”, ujar Diryanda yang dikutip oleh Kasi PHU Basel.

selanjutnya Diryanda menyampaikan terkait PPIH 2020, sama dengan CJH 2020, PPIH 2020 yang tertunda penugasannya tahun ini akan tetap menjadi petugas di tahun 2021 yang akan datang sedangkan petugas non kloter akan disampaikan kemudian oleh Direktorat pelayanan haji dalam negeri.

“untuk layanan pendaftaran dan pembatalan haji, kembali ke normal lagi tidak ada lagi pembatasan seperti sebelumnya yang hanya 5 jamaah perharinya, dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat ditingkatkan lagi dan dimaksimalkan meskipun wabah COVID-19 belum berakhir”, Harap Diryanda Dr. H. Muhajirin Yunus, M.Pd.I ujar Kasi PHU Basel H. Agus Sadimin, S.Ag., M.H. (CeeS83)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini