Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 yang diterbitkan pada tanggal 18 Pebruari 2022 yang lalu, tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla menuai komentar beragam dari kalangan masyarakat. Terlebih muncul vidio penjelasan Menteri agama yang di wawancarai wartawan saat lawatannya ke Pekanbaru menjadi Perbincangan hangat di medsos sampai kepada perbincangan ahli bahasa.
Surat Edaran tersebut semangatnya adalah untuk menjaga keharmonisan sosial ditengah keberagaman umat, tidaklah melarang kumandang azan atau syiar-syiar Islam lainnya pada masjid dan mushalla, tapi mengatur penggunaan pengeras suara, karna kita hidup ditengah-tengah umat yang beragam agama, keyakinan dan latarbelakang agar tercipta rasa persaudaraan, ketenteraman dan kedamaian.
Terkait hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan H. Jamaludin, S.Ag., M.H. mengajak masyarakat agar merespon vidio penjelasan Menteri Agama terkait pengaturan penggunaan pengeras suara harus mencernanya secara utuh, tidak sepotong-sepotong, sehingga dapat memahami substansinya dengan baik, jangan terbawa dengan plintiran yang sengaja dinarasikan dan di aduk-aduk untuk mengaburkan pesan yang sesungguhnya.
Lebih lanjut H. Jamaludin mengatakan “Sebenarnya kalau kita cermati dalam vidio pernyataan Pak Menteri Agama, beliau hanya mengambil analogi dari anjing tetangga yang membuat kita tidak nyaman dan terganggu, bukanlah menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing, seperti yang dituduhkan. Analogi tersebut dicontohkan Pak Menteri untuk memudahkan masyarakat untuk memahami substansi SE tersebut”. Bapak Kakankemenag mengharapkan kepada masyarakat untuk bersikap dan berfikir secara jernih agar tidak menimbulkan kegaduhan baru ditengah-tengah masyarakat kita, ungkap H. Jamaludin .
Kasi Bimas Islam H. M. Karyawan, S.Ag pada saat yang bersamaan juga mengatakan bahwa “pengaturan pengeras suara di masjid dan mushalla ini juga sudah diatur sejak tahun 1978 dengan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor : KEP/D/101/1978 tanggal 17 Juli 1978, yang artinya aturan ini sudah diatur pemerintah sudah sejak lama, Edaran Pak Menteri saat ini untuk menegaskan kembali dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ketika pemerintah mengatur pasti sudah melalui kajian yang akan memberikan kemaslahatan dalam kehidupan beragama dan berbangsa “ .

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini